Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengurangi Angka Pengangguran di Kabupaten Sampang

Authors

  • Rina Nur Azizah
  • Sosesilo Zauhar
  • M. Saleh Soeaidy

DOI:

https://doi.org/10.21776/ub.wacana.2017.018.03.7

Keywords:

Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat, Pengangguran

Abstract

Pengangguran di negara Indonesia merupakan permasahan yang sulit dihilangkan dari kehidupan manusia, akan tetapi permasalahan pengangguran tidak dibiarkan begitu saja. Tingginya tingkat pengangguran disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya besarnya angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja serta tingkat pendidikan dan ketrampilan yang dimiliki masyarakat Indonesia sangat rendah. Penelitian ini memberikan gambaran tentang pemberdayaan masyarakat dalam mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Sampang sekaligus menemukan faktor pendukung dan faktor penghambat. Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian dapat disimpulkan bahwa program pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui pelayanan publik dengan anggaran APBN dimana jenis kegiatan meliputi Teknologi Tepat Guna (TTG), Padat Karya dan Tenaga Kerja Mandiri(TKM) yang bertujuan untuk mengupayakan ketersediaan kesempatan kerja disektor informal bagi para pencari kerja melalui pembentukan kelompok usaha kecil dengan memanfaatkan potensi lokal yang tersedia. Fokus kegiatan ini adalah memfasilitasi pelayanan program kegiatan pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat ini dilaksanakan dengan beberapa tahapan yaitu tahap seleksi lokasi, sosialisasi pemberdayaan masyarakat, proses pemberdayaan masyarakat, pemandirian masyarakat, monitoring dan evaluasi. Hasil yang dicapai dari keseluruhan program kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasimampu mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Sampang lebih kurang 3%. Faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan masyarakat dalam mengurangi angka pengangguran adalah : faktor pendukung meliputi ketersediaan anggaran APBN, adanya komitmen Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, adanya semangat kebersamaan dan gotong royong, adanya pihak lain seperti UPT BLK Kabupaten Sumenep. Sedangkan faktor penghambat meliputi lemahnya koordinasii kerja, kurang optimalnya sosialisasi dan kurangnya tenaga pendamping/fasilitator.

Downloads

Issue

Section

Articles